Jakarta, Laksara.id – Titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia melonjak dalam pemantauan terbaru. Kalimantan Tengah menjadi wilayah yang paling disorot setelah jumlah hotspot terdeteksi meningkat tajam, dari 122 menjadi 288 titik dalam sehari.
Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Sabtu (10/10/2026) pukul 21.00 WIB, tercatat 793 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional. Angka ini bertambah 356 titik dibandingkan pemantauan Jumat (9/10/2026) yang mencatat 437 titik.
Data tersebut dihimpun melalui satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20. Kenaikan paling mencolok terjadi di Kalimantan Tengah, yang mencatat 288 hotspot atau lebih dari separuh total titik panas di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla.
Selain Kalimantan Tengah, peningkatan juga terjadi di Kalimantan Barat, dari 13 menjadi 44 titik, serta Kalimantan Selatan, dari 13 menjadi 28 titik. Sebaliknya, Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 107 menjadi 60 titik, sedangkan Jambi turun dari 15 menjadi satu titik. Riau tetap nihil hotspot.
Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas pengendalian karhutla mencatat 421 hotspot, meningkat dari 270 titik pada hari sebelumnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa perkembangan karhutla masih dinamis dan membutuhkan pemantauan berkelanjutan.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Data tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar. Satu kejadian kebakaran juga dapat menghasilkan beberapa titik panas.
Karena itu, setiap indikasi perlu diverifikasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan atau groundcheck untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.
Pengendalian karhutla dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya.
Untuk mendukung operasi, pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk pemadaman melalui water bombing.
Operasi udara tersebut berjalan beriringan dengan penanganan di darat, mulai dari patroli, pemeriksaan titik panas, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, hingga pendinginan atau mopping up.
Kawasan gambut juga menjadi perhatian khusus karena bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan sudah tidak terlihat. Pembasahan dan pendinginan perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga lokasi dipastikan aman.
Di sisi lain, kondisi kualitas udara tetap menjadi perhatian pemerintah. Pemantauan konsentrasi PM2,5 menunjukkan sebagian wilayah Indonesia berada dalam kategori baik hingga sedang. Namun, sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Beberapa bagian Kalimantan juga terpantau memiliki kantong wilayah dengan kategori berbahaya.
Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Ketika kondisi udara memburuk, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi. Penggunaan masker juga disarankan apabila harus beraktivitas di luar, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis.
Selain pengendalian api dan perlindungan kesehatan, upaya penyelamatan satwa liar terdampak kebakaran maupun gangguan habitat di Kalimantan terus dilakukan. Masyarakat yang menemukan satwa terluka, terjebak, atau masuk ke kawasan permukiman diminta tidak melakukan evakuasi secara mandiri.
Warga diimbau menjaga jarak, menghindari tindakan yang dapat membuat satwa stres atau agresif, serta melaporkan lokasi dan kondisi satwa kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atau petugas kehutanan terdekat.
Kementerian Kehutanan juga kembali mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Lonjakan hotspot nasional, terutama di Kalimantan Tengah, menjadi pengingat bahwa deteksi dini perlu diikuti verifikasi lapangan, kesiapsiagaan petugas, dan respons cepat. Penanganan terpadu serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan maupun kesehatan. (LA-IN)