Badung, Laksara.id – Abrasi yang menggerus kawasan Pantai Kuta kembali menjadi perhatian. Selain mengancam kondisi fisik pantai, kerusakan juga berdampak pada fasilitas publik, aktivitas pariwisata, dan perekonomian masyarakat. Persoalan ini menjadi salah satu fokus saat Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, meninjau Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Megawati didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, bersama sejumlah pejabat pusat dan daerah.
Megawati menekankan bahwa penanganan abrasi harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kementerian, lembaga riset, akademisi, dan pemerintah daerah. Menurutnya, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan perlu menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan perlindungan kawasan pesisir.
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar penanganan abrasi tidak berjalan sendiri-sendiri akibat ego sektoral. Kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan dan riset dinilai penting untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kondisi geografis serta kebutuhan wilayah pesisir.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Selain pendekatan ilmiah, Megawati mendorong agar kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana, turut menjadi landasan dalam menjaga kawasan pesisir. Prinsip keharmonisan hubungan manusia dengan alam dinilai relevan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata.
Megawati juga menyoroti perubahan iklim, termasuk pemanasan global dan pencairan es di kutub, yang berpotensi memperburuk ancaman terhadap negara kepulauan. Karena itu, ia mendorong penguatan riset, inovasi teknologi, dan kerja sama lintas sektor untuk menghadirkan solusi yang konkret.
Di Pantai Kuta, abrasi dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat pengaruh cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat. Laju kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun sehingga kawasan berpasir yang dimanfaatkan wisatawan semakin menyempit.
Terjangan gelombang juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas, termasuk jalur pejalan kaki, tembok pembatas, dan area aktivitas pedagang. Kondisi ini menjadi perhatian karena Pantai Kuta merupakan salah satu ikon pariwisata Bali yang menopang kegiatan ekonomi masyarakat.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meredam energi gelombang laut dan mengurangi dampak abrasi terhadap kawasan pesisir.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Triono mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangani sekitar 85 kilometer garis pantai.
Ia berharap kunjungan Megawati bersama jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat memperkuat koordinasi serta mendorong percepatan penanganan abrasi di Bali.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.
Melalui kolaborasi pemerintah, dukungan riset, dan penerapan kearifan lokal, penanganan abrasi diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan demi menjaga kawasan pesisir sekaligus melindungi kehidupan ekonomi masyarakat Bali. (LA-IN)