Denpasar, LAKSARA.ID – Ungkapan “maling teriak maling” dilontarkan kuasa hukum dr. Karina Chandra (KC), Siti Sapurah alias Mbak Ipung, saat mendatangi Polresta Denpasar, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan keras tersebut disampaikan menyusul penyerahan Surat Pengantar Bukti Tambahan Tahap III kepada Kapolresta Denpasar Kombes Pol I Wayan Winaya. Sejumlah dokumen resmi turut diserahkan, di antaranya akta kelahiran, akta perkawinan, dan surat keterangan lahir.
Menurut Siti Sapurah (Ipung), dokumen tersebut menjadi bukti penting untuk menjawab tuduhan dugaan penggelapan asal-usul anak yang menjerat kliennya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/349/VI/2026/POLRESTA DPS/POLDA BALI tertanggal 8 Juni 2026.
Ipung menegaskan, terbitnya akta kelahiran anak berinisial VACL dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada 10 November 2026 memperjelas identitas kedua orang tua anak tersebut. Dalam dokumen itu tercantum RSL sebagai ayah kandung dan KC sebagai ibu kandung.
Dengan adanya dokumen autentik tersebut, pihaknya menilai tuduhan bahwa KC menggunakan KTP berstatus belum kawin dan berupaya menggelapkan asal-usul anak patut dipertanyakan.
“Secara hukum, mens rea yang selama ini dituduhkan kepada klien kami, yakni sebagai pembohong, menggunakan KTP belum kawin, dan ingin menggelapkan asal-usul anak, sudah terpatahkan semuanya. Ini namanya maling teriak maling,” tegas Ipung.
Ia juga mempertanyakan keberadaan KTP KC berstatus kawin yang menurut penelusuran tim kuasa hukum telah dikuasai pihak pelapor berinisial RSL jauh sebelum laporan polisi dibuat.
Ipung menyebut, penguasaan dokumen tersebut perlu ditelusuri karena berkaitan langsung dengan persoalan status perkawinan yang kini dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Pihaknya merujuk Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan terkait pembuktian asal-usul anak melalui akta kelahiran autentik. Karena itu, penyidik diminta memeriksa seluruh dokumen dan fakta secara objektif, bukan hanya bertumpu pada laporan salah satu pihak.
Di sisi lain, kondisi psikologis KC disebut mulai membaik setelah kembali memegang dokumen perkawinan dan akta kelahiran anaknya.
Kuasa hukum berharap bukti tambahan yang diserahkan menjadi bahan pertimbangan serius bagi penyidik Polresta Denpasar. Mereka meminta penanganan perkara dilakukan secara transparan dan profesional, sekaligus memastikan kepentingan terbaik anak tetap menjadi perhatian utama dalam proses hukum yang berjalan. (LA-Sug)
