Kamis, Juli 18, 2024
BerandaAdvertorialBali Berkomitmen Wujudkan Modernisasi Birokrasi dan Tinggalkan Pola Konvensional

Bali Berkomitmen Wujudkan Modernisasi Birokrasi dan Tinggalkan Pola Konvensional

Denpasar, LAKSARA.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana dan Kepala Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara Rinaldy didampingi Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Siber dan Sandi Negara Giyanto Awan Sularso melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Serifikat Elektronik Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (4/3/2020).

“Penandatangan perjanjian ini adalah sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan E-government menuju Bali Smart Island,” ujar Sekda Dewa Indra.

Sekda Dewa Indra juga menyampaikan bahwasanya Pemprov Bali memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan dan mewujudkan modernisasi birokrasi di lingkungan Pemprov Bali dan meninggalkan pola konvensional yang terkesan berbelit –belit dan lelet.

“Ekosistem menuju modernisasi birokrasi sudah dibangun, namun dalam operasionalnya memerlukan perjanjian kerja sama terlebih dahulu dengan Badan Siber dan Sandi Negara mengingat banyak dokumen resmi dari pemerintah yang harus dijaga keamanannya, untuk itu harus ada proteksi keamanan terlebih ada tanda tangan barcode para pejabat sehingga tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Sekda Dewa Indra juga menegaskan bahwa untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemprov Bali dari segi infrastruktur sudah dibangun dan SDM juga sudah mulai dilatih sehingga setelah penandatangann ini operasionalnya siap untuk dimulai. “Dengan demikian modernisasi birokrasi di lingkungan Pemprov Bali dan unsur vertikal lainnya bisa dimulai dan bersama sama membangun komitmen dan sistem yang kuat dalam mewujudkan E-governmnet menuju Bali Smart Island,” tegasnya.

Kepala Biro Hukum dan Humas Siber dan Sandi Negara, Giyanto Awan Sularso menyampaikan, kerja sama Badan Siber dan Sandi Negara dengan Pemprov Bali ini merupakan sebuah terobosan dalam penyediaan sertifikasi elektronik dari Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sebuah katalisa dalam mempercepat terwujudnya smart government dan menjadi penyedia data yang akurat bagi masyarakat.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sebuah katalisa dalam mempercepat terwujudnya smart government dan menjadi penyedia data yang akurat bagi masyarakat.

Pemprov Bali merupakan Provinsi ke-18 yang menerapkan SPBE , untuk itu pihaknya berharap agar diimplementasikan dengan penuh komitmen dan langkah konkret sehingga dapat berjalan baik dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Serifikat Elektronik Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara kali ini dihadiri oleh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali serta pimpinan unsur vertikal di lingkungan Pmeprov Bali. (010)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments