Denpasar, Laksara.id – Di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya disinformasi, peran pers dinilai semakin penting dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat. Wartawan tidak hanya dituntut cepat menyampaikan berita, tetapi juga harus berpegang pada etika, integritas, dan profesionalisme.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri peluncuran buku Kompas Moral Wartawan: Menjaga Arah Jurnalisme, Melindungi Hak Publik karya jurnalis Emanuel Dewata Oja di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar, Rabu (28/10/2026).
Koster mengapresiasi kehadiran buku tersebut yang dinilainya dapat menjadi panduan bagi insan pers dalam menghadapi berbagai tantangan dunia jurnalistik. Menurutnya, penggunaan istilah kompas moral sangat tepat karena menggambarkan pentingnya pedoman etika sebagai penunjuk arah bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap sistematika dan kualitas penyusunan buku tersebut. Berbekal pengalamannya menulis sejumlah buku pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan IPA Terpadu ketika menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), Koster menilai buku karya Emanuel telah disusun dengan baik.
“Saya melihat buku Kompas Moral Wartawan ini sudah baik. Tata cara dan sistematika penulisannya juga sudah benar. Saya berharap buku ini dapat memberikan panduan bagi wartawan untuk memahami batasan-batasan dalam menjalankan profesinya secara profesional,” ujar Koster.
Lebih jauh, Koster menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Ia mengaku telah membangun hubungan baik dengan wartawan sejak masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
Menurutnya, pers memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain menyampaikan kebijakan, karya jurnalistik juga menjadi salah satu indikator akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Sebagai politisi, bersinergi dengan wartawan merupakan suatu keharusan. Itulah sebabnya saya selalu membangun hubungan baik dengan wartawan. Sekarang, sebagai Gubernur Bali, saya juga sangat memerlukan peran wartawan untuk menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah kepada publik. Tidak hanya menyajikan informasi kepada masyarakat, karya jurnalistik saat ini juga telah menjadi salah satu indikator akuntabilitas,” ungkapnya.
Koster juga mengajak insan pers ikut menjaga Bali agar tetap aman, nyaman, dan kondusif. Ia mengingatkan bahwa pemberitaan media turut membentuk persepsi masyarakat, termasuk wisatawan, terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
Karena itu, ia berharap media tetap mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan proporsionalitas. Menurutnya, informasi yang tidak disajikan secara tepat dapat memengaruhi persepsi publik dan kepercayaan wisatawan terhadap kondisi Bali.
“Bali harus kita jaga bersama. Jangan sampai pemberitaan yang tidak proporsional justru membuat citra Bali menjadi kurang baik. Citra pariwisata Bali sangat penting. Kalau muncul opini buruk, orang akan bertanya-tanya mengenai kondisi Bali dan hal itu dapat memengaruhi optimisme mereka untuk berkunjung,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Koster menyampaikan bahwa koordinasi Pemprov Bali bersama Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali berjalan baik dalam menjaga kondusivitas daerah. Ia juga menyebut kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 19 ribu hingga 24 ribu orang per hari, atau rata-rata lebih dari 600 ribu orang per bulan. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2025.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali, I Wayan Dira Arsana, menyebut buku Kompas Moral Wartawan sebagai bentuk dedikasi dan kepedulian jurnalis terhadap masa depan pers. Ia berharap buku tersebut memperkuat komitmen wartawan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang bertanggung jawab di tengah disrupsi media dan maraknya disinformasi.
Dira Arsana menegaskan bahwa pers tidak cukup hanya menyampaikan informasi dan kritik. Insan pers juga diharapkan mampu menghadirkan gagasan serta solusi atas berbagai persoalan masyarakat dengan tetap menjunjung etika, kesantunan, dan tanggung jawab.
“Semoga buku ini menjadi kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi dunia jurnalistik. Kami, insan pers di Bali, sangat mengapresiasi karya yang telah dihasilkan oleh penulis,” ujarnya.
Ia turut mengapresiasi perhatian dan dukungan Gubernur Koster terhadap keberlangsungan dunia pers di Bali, terutama ketika industri media menghadapi berbagai tantangan.
Penulis buku, Emanuel Dewata Oja, menjelaskan bahwa Kompas Moral Wartawan disusun berdasarkan observasi dan pengalaman panjangnya di dunia jurnalistik. Materinya telah dihimpun sejak 2011 dengan mengangkat persoalan etika, profesionalisme, serta perlindungan hukum bagi wartawan dan karya jurnalistik.
Emanuel mengungkapkan, salah satu latar belakang penulisan buku tersebut adalah munculnya sejumlah kasus pemberitaan yang berujung pada proses hukum. Kondisi itu mendorongnya membahas pentingnya pemahaman wartawan terhadap hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan hukum dalam menjalankan profesi.
Menurutnya, perlindungan terhadap karya jurnalistik harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan wartawan, perusahaan pers, organisasi profesi, hingga aparat penegak hukum. Pembahasan dalam buku tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers, serta perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan pers.
Selain persoalan etika dan perlindungan hukum, Emanuel juga menyoroti hak ekonomi atas karya jurnalistik di era digital. Ia menilai penggunaan kembali berita atau konten jurnalistik oleh pihak lain, termasuk akun media sosial, perlu memperhatikan hak dan kepentingan perusahaan pers maupun wartawan sebagai pencipta karya.
“Ada beberapa akun media sosial yang mengambil berita dari perusahaan pers, kemudian mengunggahnya kembali. Akun tersebut mendapatkan prestise, sementara penulis aslinya tidak mendapatkan apa-apa,” ungkap Emanuel.
Peluncuran buku tersebut turut dihadiri Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Ida Bagus Surja Manuaba, perwakilan Humas Polda Bali, RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, Bank BPD Bali, serta sejumlah wartawan dan undangan lainnya.
Melalui buku ini, Emanuel berharap pemahaman mengenai etika, tanggung jawab, dan perlindungan hukum semakin kuat di kalangan insan pers. Sebab, menjaga marwah jurnalistik bukan hanya tentang melindungi profesi wartawan, tetapi juga memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. (LA-IN)
