Badung, Laksara.id – Akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha. Padahal, sektor ini memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, hingga menjaga keberlangsungan usaha berbasis kearifan lokal.
Karena itu, Gubernur Bali Wayan Koster mendorong penguatan akses pembiayaan yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan bagi UMKM. Dorongan tersebut disampaikan saat menghadiri International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Grand Ballroom The Mulia Hotel, Nusa Dua, Badung, Kamis (29/10/2026).
Koster mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional tersebut. Ia berharap pertemuan ini tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi mampu menghasilkan kerja sama konkret untuk memperluas akses permodalan, khususnya bagi UMKM di Bali.
Menurut Koster, UMKM bukan hanya sektor usaha, melainkan bagian penting dari pemberdayaan masyarakat dan penggerak kesejahteraan. Perannya mencakup penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja lokal, penguatan ketahanan ekonomi daerah, hingga pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
“UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestari kearifan lokal di Provinsi Bali. Kita semua menyadari bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ujar Koster.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan Bali secara umum telah berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan melalui perencanaan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada 2027, Pemprov Bali menyiapkan empat arah strategis pembangunan. Keempatnya meliputi transformasi struktur ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, penguatan ekosistem investasi satu pintu dan akselerasi digital, peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal, serta pemetaan peluang dan potensi investasi prioritas.
Sektor yang menjadi perhatian antara lain pertanian organik, energi bersih dan kemandirian energi, industri berbasis budaya dan jenama Bali, ekonomi digital dan kreatif, serta pariwisata budaya dan wellness tourism. Pengembangan sektor tersebut diharapkan membuka peluang usaha sekaligus memperkuat daya saing UMKM lokal.
Koster menilai, berbagai peluang itu membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Karena itu, optimalisasi kredit program pemerintah perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perbankan, dan dunia usaha. Dukungan modal diharapkan tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha.
Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah terus mengonsolidasikan berbagai institusi pembiayaan, baik di dalam negeri maupun internasional. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun kepercayaan lembaga pembiayaan sekaligus memperluas akses modal bagi pelaku UMKM.
Maman menegaskan, peningkatan pembiayaan harus memperhatikan kuantitas dan kualitas penyaluran. Artinya, perluasan akses kredit harus disertai ketepatan sasaran agar benar-benar berdampak pada produktivitas usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam paparannya, ia menyebut total pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit non-KUR mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar Rp300 triliun dari KUR dan Rp1.200 triliun dari kredit non-KUR. Hingga 21 Oktober 2026, porsi penyaluran KUR pada sektor produksi telah mencapai 65,9 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menjelaskan, forum internasional ini menjadi wadah untuk mempertemukan pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional, dalam memperkuat sinergi dan memperluas pembiayaan produktif.
Kredit program pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor strategis, seperti pertanian, industri, industri padat karya, perumahan, serta pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera.
Airlangga juga memaparkan bahwa hingga Oktober 2026, penyaluran kredit program pemerintah mencapai sekitar Rp294,6 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 4,27 juta debitur. Pemerintah turut menjaga kualitas kredit, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) disebut berada pada kisaran 2,13 persen.
Ke depan, pemerintah pusat akan memperkuat konektivitas pembiayaan dan sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian dan pengendalian inflasi.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyaluran simbolis kredit program pemerintah kepada debitur KUR, Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta calon debitur Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Koster berharap forum bertema “Strengthening Government Kredit Programs: Advancing Inclusive and Sustainable MSME Financing” tersebut menghasilkan gagasan inovatif dan kemitraan strategis. Dengan akses pembiayaan yang semakin terbuka, UMKM diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang, naik kelas, dan memperkuat perekonomian Bali. (LA-IN)