Buleleng, Laksara.id – Semangat menyama braya atau kebersamaan dan kekeluargaan menjadi landasan penting dalam memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut ditekankan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka Rapat Koordinasi Bappeda se-Bali di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng, Kamis (8/10/2026).
Rapat koordinasi yang berlangsung pada 8–10 Oktober 2026 tersebut mengusung tema “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Dalam arahannya, Ika Putra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga pada koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, filosofi menyama braya perlu menjadi semangat bersama dalam menjalankan tugas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dalam membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat.
Ia mengibaratkan Bappeda sebagai bagian dari sistem besar pemerintahan yang terdiri atas berbagai subsistem dan saling mendukung. Sinergi antara Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota dinilai penting untuk membangun sistem perencanaan yang terintegrasi dengan arah pembangunan nasional.
Karena itu, komunikasi berkelanjutan dan jejaring kerja dengan kementerian serta lembaga di tingkat pusat perlu terus diperkuat. Hubungan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah memperoleh informasi strategis, memahami arah kebijakan nasional, serta merespons dinamika pembangunan secara cepat dan tepat.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dengan prioritas daerah, khususnya dalam mendukung Asta Cita pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang disinergikan dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Penyelarasan dilakukan melalui sinkronisasi RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota, serta penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Melalui perencanaan terpadu, program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 150 peserta dari jajaran Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota se-Bali. Sejumlah narasumber turut dihadirkan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.
Forum ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai arah kebijakan pembangunan nasional sekaligus berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam menghadapi berbagai isu strategis pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, digelar penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Gianyar pada peringkat kedua dan Kabupaten Klungkung pada peringkat ketiga.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus instrumen evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah. Penilaian juga diharapkan memacu setiap kabupaten/kota untuk terus berinovasi dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kapasitas, dan tantangan di wilayah masing-masing.
Melalui rapat koordinasi ini, Bappeda se-Bali diharapkan semakin solid dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi serta menyelaraskan program prioritas nasional dengan program unggulan daerah.
Dengan semangat menyama braya, sinergi pembangunan diharapkan tidak berhenti pada penyelarasan dokumen, tetapi berlanjut dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang saling mendukung, berorientasi pada hasil, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. (LA-IN)