Badung, Laksara.id – Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Pendataan Kesejahteraan Sosial yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung.
Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Camat Kuta Utara pada Jumat, 31 Januari 2025 dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Camat Kuta Utara Putu Eka Permana, Forkopim Kecamatan Kuta Utara, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Putu Sri Yuniarti, perwakilan Dinas PUPR, para Lurah dan Perbekel se-Kuta Utara, Forum BPD, Kepala Lingkungan, Kelian Dinas, Forum LPM, serta para surveyor dan undangan lainnya.
Dalam arahannya,Ā Wabup Ketut SuiasaĀ menekankan bahwa pemerintahan saat ini sedang dalam proses peralihan baik di tingkat nasional maupun daerah. Sinkronisasi visi dan misi dari pemerintah pusat hingga tingkat desa menjadi tantangan yang memerlukan strategi dan komitmen bersama.
Ia mengingatkan pentingnya responsivitas terhadap isu-isu strategis nasional, terutama dalam mewujudkan kemandirian energi, kemandirian pangan, serta penegakan hukum sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
āMenyikapi hal ini, kita harus peka terhadap isu strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat, termasuk program Sad Cita. Kemandirian energi mungkin sulit diwujudkan di Bali, namun kemandirian pangan adalah keharusan. Program pemberian makanan bergizi gratis sudah menjadi bagian dari balancing program yang harus kita dukung,ā ujarĀ Wabup Suiasa.
Terkait penegakan hukum, ia mengingatkan seluruh pemangku kebijakan untuk berhati-hati dalam pengelolaan anggaran.
āPresiden sudah berulang kali menyatakan akan melakukan upaya bersih-bersih. Maka dari itu, saya meminta semua pihak, baik di tingkat daerah hingga desa, untuk selalu menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan anggaran agar dapat berjalan dengan baik dan transparan,ā tambahnya.
Sementara itu, Camat Kuta Utara, Putu Eka Permana, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah kecamatan dengan seluruh lembaga dan pemangku kepentingan di wilayahnya.
Ia menyoroti berbagai permasalahan yang perlu ditangani, seperti kemacetan, pengelolaan sampah, kesemrawutan kabel WiFi dan PLN, serta banjir yang kerap terjadi pada musim hujan. Selain itu, ia juga menyoroti isu kesenjangan sosial di kawasan Kuta Utara.
āSebagai salah satu destinasi wisata utama, Kuta Utara harus menjadi kawasan yang aman, nyaman, dan layak dikembangkan menjadi destinasi wisata berkelas dunia. Saya mengajak seluruh pihak, termasuk Kelian Dinas, Kepala Lingkungan, Perbekel, dan stakeholder lainnya untuk berkomitmen dalam mewujudkan tujuan ini,ā ujar Camat Eka Permana.
Dengan adanya Rakor ini, diharapkan koordinasi antarinstansi semakin solid, sehingga berbagai permasalahan yang ada di Kuta Utara dapat ditangani dengan lebih efektif dan optimal demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pariwisata di wilayah tersebut. (LA-IN)