Denpasar, Laksara.id – Direktur PT Satria Trans Metro, I Ketut Edi Dharmaputra, optimistis bahwa bus Trans Metro Dewata (TMD) akan kembali beroperasi setelah sempat berhenti pada 1 Januari 2025. Ia masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan daerah terkait keberlanjutan operasional transportasi publik tersebut.
Edi menjelaskan bahwa proyek bus TMD merupakan program percontohan yang diinisiasi pemerintah pusat untuk kemudian dikembangkan oleh pemerintah daerah. Ia menilai peluang bus TMD kembali beroperasi cukup besar karena mendapat dukungan dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, serta Gubernur Bali terpilih, Wayan Koster.
“Pak Pj Gubernur juga sangat mendukung. Makanya beliau bersurat kepada kementerian. Begitu pula Gubernur terpilih, Pak Koster, yang dalam pernyataannya juga tampaknya mendukung agar Trans Metro Dewata tetap dipertahankan,” ujar Edi saat ditemui di Terminal Ubung, Denpasar, Kamis (2/1/2025).
PT Satria Trans Metro merupakan operator bus Trans Metro Dewata. Edi menegaskan bahwa 105 bus TMD yang beroperasi di Bali adalah milik operator, sehingga keberadaan bus tersebut sepenuhnya bergantung pada keputusan operator.
“Kalau memang sudah tidak dipakai dan tidak ada pembiayaan dari pemerintah pusat maupun daerah, baru kami akan mengambil langkah,” tegas Edi.
“Ini kan proyek pemerintah. Setelah empat tahun berjalan, jangan sampai dihilangkan begitu saja,” imbuh mantan Ketua Organda Bali tersebut.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa ratusan pekerja PT Satria Trans Metro, yang terdiri dari sopir dan manajemen, berkumpul di area parkir sisi timur Terminal Ubung, Denpasar, pada Kamis pagi. Mereka meminta agar bus TMD kembali beroperasi.
“Lanjutkan TMD! Lanjutkan TMD!” teriak para sopir bus yang sebelumnya dijuluki sebagai “Bus Tayo.”
Sebagai informasi, sebanyak 228 sopir bus Trans Metro Dewata terkena dampak langsung akibat penghentian operasional transportasi publik tersebut sejak 1 Januari 2025. Total keseluruhan personel yang terdampak mencapai 317 orang, sebagian besar adalah sopir.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali saat ini tengah bernegosiasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meminta alokasi dana operasional bus Trans Metro Dewata. Sejak 2020, pemerintah pusat diketahui telah menyubsidi penuh operasional bus tersebut.
“Pemerintah Provinsi Bali sedang menegosiasikan agar Kementerian Perhubungan RI tetap memberikan alokasi dana untuk layanan Trans Metro Dewata. Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota juga diperlukan untuk memastikan tersedianya layanan transportasi umum yang berkualitas di wilayah Provinsi Bali ke depan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta, melalui keterangan resminya, Rabu (1/1/2025).
Samsi menambahkan bahwa Pemprov Bali berkomitmen untuk mengambil alih layanan bus tersebut secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Bali telah menganggarkan pembelian layanan untuk satu koridor pada APBD 2025. (LA-IN)