Badung, LAKSARA.ID – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024 di Ballroom The Stone Hotel, Legian, Selasa (6/2/2024). Kegiatan ini sebagai salah satu komitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang pemilu mendatang.
Rapat Koordinasi yang mengambil tema Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri PANRB, Abdullah AzwarAnas secara daring. Turut hadir pula Plt Kepala BKN Drs Haryono Dwi Putranto, Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Ikhsan Fuady, PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 800 orang peserta dari seluruh Indonesia.
Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Dr Abdul Haris Achadi SH DESS yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan netralitas ASN ini penting untuk menghindari sumber daya untuk tujuan politik, ASN juga dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.
“apabila ada yang melanggar akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku” imbuhnya.
Sementara itu Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara, Haryono Dwi Putranto mengatakan pihaknya akan melakukan pemblokiran data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024.
“BKN akan melakukan tindakan pengendalian, berupa teguran hingga pemblokiran data kepegawaian pada sistem informasi aparatur sipil negara” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut BKN secara resmi meluncurkan aplikasi I-MUT (Integrasi Mutasi) sebagai inovasi terbaru dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan menajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria ASN. (LA-Yog)