Jembrana, Laksara.id – Upaya Pemkab Jembrana mewujudkan kemandirian pangan khususnya di sektor peternakan terus dilakukan. Peternakan prioritas, karena besarnya potensi Jembrana di sektor ini didukung lahan serta lokasinya yang luas, memudahkan warga peternak mencari pakan.
Salah satu langkah meningkatkan sektor peternakan di antaranya dengan menambah jumlah tenaga dokter hewan. Keberadaan tenaga dokter ini vital bertanggung jawab terhadap kesehatan ternak warga, memberikan edukasi dan sosialisasi sekaligus penanggulangan penyakit. Tujuan akhirnya tentu untuk meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.
Dikatakan Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat drh I Wayan Widarsa saat ditemui di ruang kerjanya, pada Selasa (14/1) penambahan dokter hewan diadakan secara bertahap, baik itu melalui pengadaan CPNS maupun kontrak khusus.
“Saya catat pada 2011 lalu, kita hanya mempunyai tenaga dokter sebanyak 4 orang. Jumlah itu tentu saja jauh dari cukup mengingatnya banyak populasi ternak serta warga peternak yang harus dilayani,” ujar Widarsa.
Atas komitmen pimpinan daerah, secara perlahan kuota yang ideal coba dipenuhi. Hingga sekarang total tenaga dokter hewan yang bekerja di Pemkab Jembrana sudah sebanyak 22 orang. Artinya tiap kecamatan sudah tercover 2 orang yang rutin melakukan kunjungan di wilayah binaannya masing—masing .
Selain itu, kata Widarsa, apabila ada keluhan dari warga terkait kondisi ternaknya mereka juga diwajibkan segera turun ke bawah. Bahkan
Penanganan ternak digratiskan di Jembrana karena pemerintah daerah sendiri telah menanggung termasuk obat yang diperlukan. “Kita wajibkan mereka untuk turun kebawah secara terjadwal termasuk apabila ada laporan warga. Kita sasar kelompok ternak dan warga peternak . Pelayanan dihari kerja kita gratiskan. Tapi apabila ternak yang diperiksa merupakan hibah pemerintah atau milik kelompok tetap kita gratiskan, kendati pemeriksaan dihari libur,” ujar Widarsa.
Selain menyasar ternak warga, pihaknya juga rutin melakukan pengecekan kesehatan Rumah Potong Hewan (RPH) di pasar. Pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan dan kemanan ternak sebelum ternak itu dipotong dan dikonsumsi warga. Pemeriksaan juga berlaku bagi pemindahan pulau hewan oleh pengusaha.
Dari sisi penanggulangan penyakit, pihaknya juga rutin melakukan vaksin gratis. Khususnya untuk jenis hewan kesayangan seperti kucing dan anjing. Pelayanan dilakukan terjadwal menyasar desa/kelurahan. “Untuk penyakit, di Jembrana yang masih menjadi persoalan adalah zonosis rabies. Kita sudah petakan untuk zona merah di Jembrana ada didua desa yakni desa Baluk dan kelurahan Sangkaragung,” ujarnya.
Sementara Langkah preventif yang dilakukan adalah pemberian vaksin massal serta mengoptimalkan pelayanan langsung seperti distand pemeriksaan hewan gratis saat berlangsungnya car free day (CFD).
“Kalau sudah terjangkit, barulah kami ambil langkah eliminasi. Hal ini terpaksa dilakukan kalau kondisinya sudah memburuk , juga agar tidak membahayakan lainnya. Ini penting rabies sangat mematikan,” katanya.
Ia menyadari tidak sepenuhnya warga bisa memahami akan konsep eliminasi. Banyak tantangan saat eliminasi terutama dari warga pemilik hewan yang diduga terindikasi rabies. “Pro kontra di lapangan pasti ada. Petugas kami sering ditegur pemilik saat akan mengeliminasi. Bahkan kami sampai meminta pendampingan pihak Babinkhambtibnas desa. Tapi percayalah langkah itu diambil untuk mencegah masalah yang lebih besar timbul. Petugas tentu tidak serampangan saat mengeliminasi, ada dasar/tanda -tanda dan telah berkordinasi dengan pihak desa/kelurahan,” katanya. (010)