Denpasar, Laksara.id – Keamanan Bali sebagai destinasi pariwisata internasional tidak cukup hanya dijaga di ruang fisik. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, ruang digital juga menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian agar masyarakat terlindungi dan kepercayaan wisatawan terhadap Bali tetap terjaga.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Webinar Literasi Digital bertema “Bali Aman Digital” yang digelar melalui kerja sama Polda Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (29/10/2026).
Koster mengapresiasi Polda Bali dan seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, literasi dan keamanan digital menjadi isu strategis karena berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga keberlanjutan sektor pariwisata.
Ia mengakui perkembangan teknologi telah membawa banyak kemudahan, mulai dari akses informasi, komunikasi, hingga kegiatan ekonomi. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan ancaman seperti penipuan daring, penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, dan berbagai bentuk kejahatan siber.
“Ketika saya kuliah pada tahun 1981, persoalan seperti ini belum menjadi isu yang kita hadapi. Namun, sekarang kita berada pada tahun 2026, ketika perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Manfaat positifnya kita rasakan, tetapi dampak negatifnya juga harus kita hadapi. Karena itu, seminar seperti ini sangat penting agar kita semakin memahami bagaimana memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab,” ujar Koster.
Menurutnya, Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional utama Indonesia harus menjaga reputasinya, baik di dunia nyata maupun ruang digital. Pariwisata bukan hanya menjadi penggerak utama perekonomian daerah, tetapi juga bagian dari wajah Indonesia di mata dunia.
Koster memaparkan, sepanjang 2025 kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai sekitar 7,05 juta kunjungan, melampaui capaian sebelum pandemi COVID-19 pada 2019. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga daya tarik dan daya saing pariwisata Bali.
Di sisi lain, teknologi digital telah menjadi sarana penting untuk mempromosikan destinasi wisata, kebudayaan, aktivitas masyarakat, hingga kebijakan pembangunan daerah. Informasi mengenai Bali kini dapat menjangkau masyarakat internasional dengan lebih cepat melalui berbagai platform digital.
Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi tanggung jawab. Informasi yang tidak benar, penipuan daring, dan konten negatif berpotensi menimbulkan keresahan, merugikan pelaku usaha, serta memengaruhi persepsi wisatawan.
Koster juga menyinggung persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat menjadi perhatian luas. Menurutnya, persoalan yang berdampak pada masyarakat perlu ditangani secara cepat dan cermat, disertai penyampaian informasi yang tepat agar tidak memicu keresahan. Ia menyebut persoalan tersebut, astungkara, telah dapat diatasi dan penanganannya memperoleh apresiasi dari sejumlah duta besar yang berkunjung ke Bali.
Ia berharap seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan semakin siap menghadapi perkembangan teknologi digital. Pemanfaatannya perlu dilakukan secara matang dan bijaksana dengan mempertimbangkan manfaat sekaligus risiko yang mungkin muncul.
“Bali harus tetap kondusif, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Kita harus mampu mengambil manfaat sebesar-besarnya dari perkembangan teknologi, sekaligus mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu citra pariwisata Bali,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., yang hadir sebagai pembicara utama, memaparkan transformasi digital dalam ekosistem pariwisata Bali sekaligus ancaman kejahatan siber yang perlu diwaspadai.
Menurutnya, teknologi telah menjadi bagian dari berbagai aktivitas pariwisata, mulai dari promosi destinasi, pemesanan hotel dan vila, penggunaan aplikasi transportasi, hingga transaksi pembayaran elektronik. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko penipuan melalui tautan dan penawaran palsu, pencurian data pribadi wisatawan, pembajakan akun, pemalsuan reservasi hotel dan vila, serta penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan penipuan.
Kapolda juga memaparkan data Direktorat Reserse Siber Polda Bali yang mencatat 1.583 pengaduan masyarakat terkait dugaan kejahatan siber sepanjang 2026. Penipuan daring menjadi jenis kasus yang paling banyak dilaporkan. Data tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat.
Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Pol. Aszhari Kurniawan menjelaskan, webinar ini digelar sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang turut mengubah aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata. Sebagai destinasi internasional, Bali membutuhkan perlindungan tidak hanya di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital.
Ia menyebut kegiatan tersebut memiliki tiga tujuan utama, yakni meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi digital, memperkuat koordinasi pemerintah, TNI, dan Polri, serta mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan ruang digital Bali.
Webinar yang berlangsung secara hibrida ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Rektor Universitas Primakara Dr. I Made Artana, S.Kom., M.M.; Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Pol. Aszhari Kurniawan; Chairman CISSReC Dr. Pratama Dahlian Persadha; serta Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali I Putu Sundika, S.T., M.T. Diskusi dipandu moderator Dr. Agus Made Yoga Iswara.
Melalui kegiatan ini, pemerintah dan aparat berharap kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab semakin meningkat. Kolaborasi seluruh unsur dinilai menjadi kunci untuk membangun ekosistem digital yang sehat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan wisatawan terhadap Bali. (LA-IN)
