Buleleng, Laksara.id – Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan peluncuran platform KILAT Denbukit. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah, memperkuat transparansi penggunaan anggaran, serta memperluas keterlibatan UMKM lokal dalam ekosistem pembayaran digital.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan High Level Meeting Implementasi dan Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Indonesia sekaligus peluncuran KILAT Denbukit yang berlangsung pada Rabu (14/10/2026).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng, Made Pasda Gunawan, S.Sos., M.A.P., menyampaikan bahwa pemanfaatan KKI masih perlu dioptimalkan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Menurutnya, penguatan integrasi sistem, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan perbankan dan pelaku usaha yang menerima pembayaran digital menjadi faktor penting agar transaksi nontunai dapat berjalan lebih efektif.
“Optimalisasi Kartu Kredit Indonesia dan pemanfaatan platform KILAT Denbukit memerlukan sinergi seluruh perangkat daerah, dukungan perbankan, serta kesiapan merchant agar transaksi nontunai dapat berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG., menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan merupakan langkah penting untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ia menjelaskan, penggunaan KKI memungkinkan transaksi belanja pemerintah dilakukan secara nontunai sehingga lebih praktis sekaligus mendukung pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Setiap proses pengeluaran harus dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Sutjidra juga menekankan pentingnya integrasi antara pemerintah daerah, perbankan, penyedia barang dan jasa, serta pelaku UMKM. Menurutnya, keberhasilan transaksi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan platform, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan penerimaan sistem pembayaran di kalangan merchant.
Keterlibatan UMKM lokal menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan ekosistem transaksi nontunai. Dengan semakin luasnya penerimaan pembayaran digital, pelaku usaha diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk melayani kebutuhan pengadaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi perkembangan ekonomi digital.
Bupati berharap optimalisasi KKI dan pemanfaatan KILAT Denbukit dapat menghubungkan proses perencanaan, pelaksanaan, integrasi, pemantauan, hingga pengawasan belanja daerah secara lebih baik.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya membangun tata kelola keuangan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, digitalisasi ini diharapkan memperkuat akuntabilitas anggaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha lokal.