Badung, LAKSARA.ID – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun aksi iklim yang tidak hanya menjadi respons terhadap perubahan iklim, tetapi juga bagian dari pembangunan Bali yang berlandaskan kearifan lokal. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Koster menyampaikan paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi”. Ia menjelaskan bahwa aksi iklim Bali dibangun sebagai bagian integral dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni landasan filosofis dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.
Menurut Koster, pembangunan Bali dalam kerangka aksi iklim harus menjaga keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali dan Kebudayaan Bali. Ketiganya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan Bali.
Manusia Bali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Sementara Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di sisi lain, Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi dan kearifan lokal dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam.
Koster menyebut Bali saat ini telah memiliki sejumlah aset iklim yang nyata dan dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan ekonomi hijau. Di sektor energi terbarukan, misalnya, Bali telah memiliki sekitar 45 MWp Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpasang, 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Potensi juga terdapat pada sektor blue carbon. Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen di antaranya berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun. Potensi tersebut dinilai dapat dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sementara pada sektor pertanian, sekitar 52.909 hektare sawah di Bali telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total sawah. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.
Di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan yang terdiri atas sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi. Kawasan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.
Koster menegaskan, berbagai aset tersebut tidak semata-mata merupakan angka atau potensi ekologis. Jika dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi dan tata kelola yang baik, potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable, yakni Blue Carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun, Solar Energy melalui pembangunan PLTS skala besar, serta Agricultural Carbon melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.
Untuk pengembangan PLTS skala besar, Bali membuka peluang dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp. Pengembangan ini diarahkan untuk mendukung transisi energi sekaligus menciptakan peluang renewable energy certificate dan carbon credit.
Koster menyampaikan, optimalisasi berbagai potensi tersebut membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas serta berbagai pemangku kepentingan. Namun, seluruh kolaborasi harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali.
Hal itu dinilai penting untuk memberikan kepastian, menjaga kepentingan masyarakat serta memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali dan memberikan nilai tambah bagi Bali.
Menurut Koster, aksi iklim Bali tidak boleh berhenti pada upaya mengurangi emisi. Lebih jauh, aksi tersebut diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Gubernur Koster.
Melalui pendekatan tersebut, Nangun Sat Kerthi Loka Bali tidak hanya menjadi filosofi pembangunan, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan dan memiliki daya saing global.
Sementara itu, Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang telah membangun fondasi kebijakan sekaligus memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.
Menurut Rob, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan hingga kawasan hutan dinilai dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel. Kami melihat Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rob.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi proyek yang konkret, terukur dan memiliki standar yang dapat diterima secara internasional.
“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya. (LA-IN)