Denpasar, Laksara.id – Bali tidak hanya menghadapi kebutuhan pembangunan sebagai sebuah daerah, tetapi juga menanggung beban sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Koster menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, pertemuan itu menjadi kesempatan untuk menjelaskan secara langsung karakteristik, kebutuhan, sekaligus tantangan pembangunan Bali kepada DPR RI.
Ia menjelaskan, pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus karena wilayah ini mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan. Arah pembangunan tersebut dijalankan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” yang sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Karena itu, menurut Koster, kebutuhan pembangunan Bali tidak cukup dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Beban sebagai destinasi pariwisata internasional juga perlu menjadi pertimbangan.
Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Sementara pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Pertumbuhan pariwisata, lanjutnya, perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan dan transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Sejumlah persoalan masih menjadi tantangan, mulai dari kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, hingga kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah lainnya.
Karena itu, Koster berharap alokasi TKD untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya bagi pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki dimensi kepentingan nasional.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.
Sejumlah proyek yang disebut membutuhkan dukungan APBN antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional, konektivitas antarkawasan, konektivitas Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng, hingga konektivitas Nusa Penida serta jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan.
Dukungan juga diharapkan untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Pada sektor air bersih, Koster menyoroti kebutuhan dukungan untuk SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab. Pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih juga dinilai penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan pariwisata Bali.
Selain memperkuat infrastruktur, pembangunan konektivitas juga diarahkan untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Bali Selatan.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Koster menegaskan, pembangunan pariwisata Bali tidak diarahkan semata-mata untuk mengejar peningkatan jumlah wisatawan. Kualitas dan keberlanjutan pariwisata menjadi bagian penting yang juga harus diperhatikan.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN.
Syarief juga menanggapi anggapan mengenai penurunan alokasi transfer pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, sebagian anggaran kini disalurkan melalui program-program strategis nasional yang manfaatnya juga dirasakan daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelasnya.
Banggar DPR RI turut menerima paparan mengenai karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan Bali. Dalam pertemuan tersebut, posisi Bali dalam perekonomian nasional melalui sektor pariwisata menjadi salah satu perhatian, termasuk kebutuhan menjaga kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan, dan kelestarian budaya.
Pertemuan tersebut pun menjadi ruang bagi Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan kebutuhan pembangunan yang dinilai berkaitan tidak hanya dengan kepentingan daerah, tetapi juga dengan keberlanjutan Bali sebagai destinasi pariwisata internasional. (LA-IN)