Jakarta, LAKSARA.ID – Empat dari enam provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan penurunan jumlah hotspot pada 29 Agustus 2026. Penurunan terpantau di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Kementerian Kehutanan tetap dalam posisi siaga penuh, terutama menyikapi peningkatan hotspot di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 pada tingkat kepercayaan high, medium, dan low, jumlah hotspot nasional pada 29 Agustus 2026 tercatat 20.378 titik, meningkat dibandingkan 18.092 titik pada 28 Agustus dan 14.788 titik pada 27 Agustus 2026. Data menggunakan cut off 29 Agustus pukul 23.59 WIB.
Di tengah peningkatan secara nasional tersebut, perkembangan pada enam provinsi prioritas menunjukkan kondisi yang beragam:
- Kalimantan Selatan: turun dari 1.354 menjadi 867 hotspot;
- Sumatera Selatan: turun dari 1.036 menjadi 808 hotspot;
- Riau: turun tipis dari 265 menjadi 254 hotspot;
- Jambi: turun dari 181 menjadi 159 hotspot;
- Kalimantan Tengah: meningkat dari 7.703 menjadi 8.488 hotspot; dan
- Kalimantan Barat: meningkat dari 3.384 menjadi 6.526 hotspot.
Perkembangan positif juga terpantau di Riau. Pada Sabtu, 29 Agustus 2026, hujan telah turun di sebagian wilayah dengan intensitas yang bervariasi, bahkan mencapai hujan lebat di beberapa lokasi. Namun, hujan belum merata karena masih terdapat wilayah yang belum mengalami hujan. Kondisi ini mendukung upaya pengendalian karhutla, meskipun kewaspadaan tetap dijaga terutama pada area yang masih kering.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa situasi karhutla masih dinamis. Penurunan hotspot di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi serta mulai turunnya hujan di sebagian wilayah Riau menjadi perkembangan positif. Namun, peningkatan hotspot di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat membuat penguatan kewaspadaan dan operasi di lapangan tetap menjadi prioritas.
Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian melalui patroli, groundcheck, pemadaman darat, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, serta pemantauan lokasi yang berpotensi mengalami penyalaan kembali.
Berdasarkan laporan operasi per 29 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB, tercatat 112 laporan kejadian karhutla dan groundcheck firespot di 11 provinsi. Dari jumlah tersebut, 47 kejadian telah dinyatakan padam, sedangkan 65 lainnya masih dalam proses pemadaman.
Operasi pengendalian melibatkan Manggala Agni Kemenhut bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan para pihak lainnya. Strategi penanganan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah, termasuk karakteristik lahan gambut, ketersediaan sumber air, kondisi bahan bakar, arah penjalaran api, serta potensi dampaknya terhadap masyarakat dan fasilitas publik.
Selain operasi darat, pemerintah terus menyiagakan dukungan udara untuk kegiatan water bombing dan patroli udara. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga terus diupayakan pada wilayah dan waktu yang memenuhi kondisi meteorologis untuk membantu pembasahan lahan dan mendukung pengendalian karhutla.
Sepanjang 2026, tercatat 4.682 kali operasi penanganan karhutla dengan luas area yang ditangani mencapai 38.277,43 hektare. Data tersebut merupakan akumulasi penanganan yang dilakukan Manggala Agni Kemenhut bersama pihak terkait lainnya.
Selain perkembangan hotspot dan operasi pemadaman, pemerintah terus memantau kualitas udara di enam provinsi prioritas. Berdasarkan pemantauan terakhir, kualitas udara masih bervariasi. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, kondisi pada sejumlah titik pemantauan mencapai kategori berbahaya. Di Kalimantan Selatan, kondisi tertinggi terpantau sangat tidak sehat, sementara di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan sejumlah titik pemantauan berada pada kategori tidak sehat.
Kondisi asap juga berpengaruh terhadap jarak pandang. Berdasarkan pengamatan BMKG pada 29 Agustus 2026 pagi, kondisi di ibu kota enam provinsi prioritas tercatat:
- Palangka Raya: jarak pandang 3 kilometer, berasap;
- Pontianak: 0,8 kilometer, berasap;
- Banjarmasin: 0,5 kilometer, berasap;
- Palembang: 6 kilometer, cerah berawan;
- Jambi: 0,8 kilometer, berasap; dan
- Pekanbaru: 2,5 kilometer, berasap.
Jarak pandang dan kualitas udara dapat berubah mengikuti konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta kondisi atmosfer. Karena itu, perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, dan jarak pandang terus dipantau secara terpadu sebagai dasar menentukan langkah operasi berikutnya.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat di wilayah terdampak asap juga diminta terus mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, cuaca, dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk.
Kementerian Kehutanan kembali menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot, sehingga setiap indikasi tetap memerlukan verifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual di lapangan. (LA-IN)