Buleleng, Laksara.id – Upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan terus diperkuat di Kabupaten Buleleng. Melalui pendampingan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali, pemerintah daerah segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagai langkah strategis lintas sektor.
Kegiatan pendampingan ini dilakasanakn di Puri Saron, Selasa (28/4), dengan melibatkan berbagai perangkat daerah hingga unsur kepolisian. Kolaborasi ini menegaskan bahwa urusan mewujudkan sekolah yang aman bukan hanya tanggung jawab dunia pendidikan, tetapi menjadi gerakan bersama.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, yang mewakili Sekretaris Daerah, membuka kegiatan tersebut sekaligus membacakan Berbagai Sekda Buleleng. Dalam arahannya ditegaskan, kebijakan ini merupakan implementasi dari Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
“Sekolah tidak cukup hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga harus menjadi ruang yang melindungi, menghargai, dan membina setiap peserta didik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, budaya sekolah aman dan nyaman mencakup berbagai aspek penting, mulai dari menyediakan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, hingga kesejahteraan psikologis dan sosial budaya. Tak kalah pentingnya, penguatan adab dan keamanan digital juga menjadi perhatian serius di tengah maraknya hoaks dan kejahatan siber yang menyasar generasi muda.
Dengan jumlah 782 satuan pendidikan di Buleleng terdiri dari 224 PAUD, 482 SD, dan 76 SMP implementasi tantangan tentu tidak ringan. Oleh karena itu, pembentukan Pokja di tingkat kabupaten dinilai sebagai langkah konkrit untuk memastikan sinergi, pendampingan, dan pengawasan berjalan optimal.
“Ini bukan sekedar program, tapi gerakan bersama untuk memastikan anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan berkarakter,” imbuhnya.
Sementara itu, Widyaprada BPMP Bali, Dwi Prasetya, pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam mewujudkan budaya sekolah yang ideal. Menurutnya, peran pemerintah daerah akan semakin diperkuat dengan Sekda sebagai ketua Pokja.
“Budaya sekolah aman dan nyaman tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, Dinas Kominfo hingga Kepolisian,” jelasnya.
Lebih jauh lagi, ia mengingatkan bahwa pembentukan Pokja tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Langkah nyata di lapangan harus segera dilakukan agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh satuan pendidikan.
“Yang kita harapkan bukan hanya SK yang terbentuk, tetapi aksi nyata. Mulai tahun ini harus sudah ada perubahan yang dirasakan di sekolah-sekolah,” tutupnya.
Melalui pembentukan Pokja ini, Buleleng menegaskan komitmennya dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan berdaya saing, sebagai fondasi menuju terwujudnya generasi emas Indonesia. (LA-IN)