Buleleng, Laksara.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng membuat kebijakan yang melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif. Hal itu disampaikan Maruarar saat kunjungan kerjanya ke Buleleng, Selasa (28/1/2025).
Pada awalnya, menteri yang akrab disapa Ara itu menegaskan bahwa pemerintah melarang pembangunan perumahan yang menggunakan lahan pertanian produktif. Ia mengatakan bahwa Kementerian PKP memiliki target untuk membangun, merenovasi, dan memperbaiki rumah warga di Indonesia.
Namun, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki program swasembada pangan. Oleh karena itu, pemerintah melarang pihak terkait melakukan pembangunan perumahan di atas lahan pertanian produktif agar lahan pertanian di Indonesia tetap terjaga.
“Jangan kita menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah lain. Kami ingin membangun rumah untuk rakyat, iya, tapi kami juga ingin swasembada pangan dan swasembada energi. Jadi, jangan menyelesaikan masalah dengan cara yang menimbulkan masalah lain. Itu tegas dan jelas,” kata Ara.
Ada beberapa agenda yang dilaksanakan saat kunjungan ke Buleleng. Salah satunya adalah meninjau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di kawasan Lovina serta lokasi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt.
Ia berharap Pemkab Buleleng dapat membuat kebijakan untuk mendukung program swasembada pangan dengan melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif di wilayah masing-masing.
“Kalau boleh, keluarkan kebijakan itu. Jangan kita menyelesaikan satu masalah, tetapi muncul masalah lain. Jangan sampai lahan pertanian sawah produktif digunakan untuk perumahan atau hal-hal lainnya,” tegas Ara. (LA-IN)