Denpasar, LAKSARA.ID – Pelaksanaan eksekusi tanah seluas 61 are di Amed, Karangasem, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum pemohon eksekusi, I Nengah Jimat, S.H., mendatangi Sekretariat DPRD Bali untuk menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum sekaligus meminta evaluasi terhadap tindakan sejumlah oknum anggota dewan yang dinilai berpotensi mencampuri proses penegakan hukum.
Tanah tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan Pura Sira Arya Kubon Tubuh Amed. Namun, meski perkara telah melalui proses peradilan hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK), pelaksanaan eksekusi belum juga terlaksana.
Nengah Jimat, selaku kuasa hukum I Wayan Rama Suryandika dan 41 kepala keluarga (KK) lainnya, menegaskan bahwa persoalan tanah tersebut telah bergulir sejak 2017.
Perselisihan bermula dari klaim keturunan ahli waris pihak penyakap atau penggarap atas lahan tersebut. Setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, pihaknya menempuh jalur hukum melalui gugatan pada 2020.
Proses persidangan berlangsung hingga 2024, termasuk sampai tingkat PK. Dalam putusan tersebut, pihak kliennya yang merupakan ahli waris I Ramia dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa.
“Putusan tersebut menyatakan objek sengketa sah milik klien kami,” ujar Nengah Jimat.
Putusan pengadilan juga menghukum pihak lawan, yakni I Ketut Rundung dan kawan-kawan, untuk meninggalkan lokasi sengketa.
Berbekal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihaknya kemudian mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Amlapura. Namun, pelaksanaannya berulang kali terkendala sejumlah faktor.
Persoalan semakin berkembang setelah rombongan Komisi I DPRD Bali mendatangi lokasi tanah sengketa pada September 2026 untuk melakukan pengecekan.
Menurut Nengah Jimat, kunjungan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak kliennya. Padahal, berdasarkan informasi yang diperolehnya, surat tertanggal 31 Agustus 2026 menyebutkan agenda kunjungan kerja untuk mengecek aset milik provinsi.
Namun, di lapangan, rombongan Komisi I justru melakukan pengecekan terhadap tanah yang sedang menunggu pelaksanaan eksekusi pengadilan.
Kedatangan rombongan tersebut bahkan disebut memicu penolakan dari masyarakat setempat.
Upaya pelaksanaan eksekusi sebenarnya sempat menemui titik terang. Pengadilan Negeri Amlapura merencanakan eksekusi pada 12 November 2026.
Nengah Jimat menyebutkan, pihaknya telah mempersiapkan berbagai kebutuhan operasional, mulai dari alat berat, alat angkut, tenaga kerja, upacara, gudang, kelistrikan, ambulans, hingga pembayaran uang muka (DP).
Koordinasi dengan aparat keamanan, termasuk Polres Karangasem, juga telah dilakukan.
Namun, rencana tersebut mendadak berubah. Pada 9 November 2026 atau tiga hari sebelum jadwal pelaksanaan, Pengadilan Negeri Amlapura menerbitkan surat pemberitahuan penundaan eksekusi.
Penundaan itu didasarkan pada surat Polres Karangasem tertanggal 6 November 2026. Alasannya, situasi dan kondisi dinilai belum kondusif, menyusul adanya rencana pengerahan massa dari pihak termohon serta rencana kunjungan kerja Wakapolda Bali.
Penundaan mendadak tersebut, menurut Nengah Jimat, menimbulkan kerugian materiil bagi kliennya karena berbagai kebutuhan operasional telah dipersiapkan dan sebagian telah dibayar.
Keberatan pihak pemohon eksekusi semakin menguat setelah mengetahui adanya rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Bali pada Senin (23/11/2026).
Berdasarkan salinan undangan tertanggal 16 November 2026 yang diperoleh melalui kantor desa lewat WhatsApp, rapat tersebut melibatkan sejumlah instansi, di antaranya BPN Provinsi Bali, BPKAD Bali, Satpol PP Provinsi Bali, DPRD Karangasem, Kantor Pertanahan Karangasem, camat, kapolsek, perbekel, Babinsa, Polres, serta kelompok tertentu.
Nengah Jimat mengungkapkan, nama salah satu kliennya dan dirinya sebagai kuasa hukum tercantum dalam undangan tersebut. Meski demikian, hingga Kamis (19/11/2026), pihaknya mengaku belum menerima surat undangan resmi.
Ia juga mempertanyakan relevansi pelibatan BPN dalam RDP tersebut, mengingat objek tanah yang disengketakan belum bersertifikat.
Menurutnya, perkara tersebut merupakan sengketa hukum privat antarindividu yang telah diputus melalui peradilan umum hingga tingkat PK.
Selain itu, gugatan pihak lawan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar disebut telah selesai hingga tingkat kasasi dengan putusan menolak permohonan mereka.
“Pelaporan dugaan maladministrasi ke Ombudsman telah ditelusuri dan tidak ditemukan adanya pelanggaran,” ujarnya.
Nengah Jimat menduga terdapat indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) dan oknum anggota dewan, yang berupaya menggunakan lembaga DPRD untuk memengaruhi proses eksekusi.
Ia menegaskan, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, menurutnya, fungsi tersebut tidak semestinya digunakan untuk mengambil alih atau mencampuri kewenangan lembaga peradilan dalam perkara yang telah diputus secara hukum.
“Tindakan ini seolah-olah melecehkan lembaga peradilan, kepolisian, dan kejaksaan dengan menciptakan ‘pengadilan kedua’ melalui jalur politis. Hal ini sangat merugikan klien kami yang telah berjuang mencari keadilan selama hampir sembilan tahun,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, pihak kuasa hukum telah menyampaikan surat kepada Pimpinan DPRD Bali dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Bali.
Mereka meminta agar tindakan yang dinilai berpotensi menjadi intervensi terhadap proses hukum dihentikan. Pihaknya juga meminta BK DPRD Bali memeriksa oknum anggota dewan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran kode etik.
Tidak berhenti di sana, Nengah Jimat menyatakan akan menyampaikan permohonan evaluasi dan monitoring kinerja DPRD Bali kepada Presiden, Kementerian Dalam Negeri, serta Gubernur Bali.
Surat juga akan disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bali, dan Pengadilan Negeri Amlapura agar pelaksanaan eksekusi tetap berjalan sesuai putusan pengadilan tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
Pihaknya turut melaporkan dugaan indikasi maladministrasi dalam proses tersebut kepada Ombudsman RI Pusat maupun Perwakilan Bali.
Terkait alasan keamanan yang sebelumnya menjadi dasar penundaan, Nengah Jimat juga meminta dukungan pengamanan penuh dari TNI dan Polri.
Ia berencana menyurati Kapolri, Kapolda Bali, serta Pangdam IX/Udayana untuk meminta dukungan pengamanan maksimal apabila eksekusi kembali dijadwalkan.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan putusan pengadilan tidak terhambat oleh potensi pengerahan massa maupun tekanan dari kelompok tertentu.
“Kami berharap masalah ini mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah agar tidak menjadi preseden buruk bagi kepastian dan penegakan hukum di Bali,” ungkap Jimat tegas. (LA-Sug)
