Denpasar, Laksara.id – Gubernur Bali Wayan Koster ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai karakter dan kompetensi para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Untuk itu, psikotes digelar bagi 40 pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon II sebagai salah satu bahan pemetaan profil psikologis dalam mendukung penempatan dan peningkatan kinerja aparatur.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar. Psikotes dilaksanakan melalui kerja sama Fakultas Kedokteran Unud dengan BKPSDM Pemprov Bali, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA.
Koster menegaskan, pelaksanaan psikotes bukan bertujuan mencari kesalahan pejabat, melainkan untuk memperoleh gambaran karakteristik personal yang lebih menyeluruh. Menurutnya, penilaian melalui manajemen talenta dan portofolio selama ini belum sepenuhnya memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.
“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, dalam proses pengisian jabatan Eselon II, III, dan IV, dirinya belum pernah bertemu langsung dengan seluruh pejabat yang bersangkutan. Penilaian promosi jabatan selama ini juga bertumpu pada portofolio, yang menurutnya belum tentu mencerminkan kompetensi seseorang secara utuh.
“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.
Koster menilai, pejabat Eselon II memiliki peran strategis dalam menerjemahkan dan menjalankan program pemerintah di masing-masing perangkat daerah. Karena menjadi pimpinan yang mengoperasionalkan kebijakan, mereka perlu memiliki kompetensi profesional sekaligus karakter dan kepemimpinan yang sesuai.
Ia juga menyoroti pengaruh karakter terhadap perilaku, kinerja, dan suasana lingkungan kerja. Menurutnya, karakter dapat membawa dampak positif maupun negatif, bergantung pada kecenderungan yang lebih dominan dalam diri seseorang.
Meski demikian, Koster memastikan hasil psikotes bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak serta-merta menjadi dasar pencopotan pejabat dari jabatannya.
“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelasnya.
Selain mengikuti psikotes, para pejabat diminta meningkatkan kinerja dengan menjalankan program berdasarkan matriks yang telah ditetapkan serta sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Koster berharap aparatur pemerintah dapat bekerja lebih sistematis, responsif, dan tepat dalam melaksanakan kebijakan.
Melalui pemetaan profil psikologis ini, Pemprov Bali diharapkan memperoleh gambaran tambahan untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia aparatur, sekaligus mendorong kinerja pejabat yang lebih profesional dan selaras dengan kebutuhan pemerintahan. (LA-IN)