Denpasar, Laksara.id – Program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Bali terus dikebut. Hingga akhir September 2026, sebanyak 1.410 unit telah masuk dalam Surat Keputusan (SK) penerima bantuan dari target program sebanyak 4.184 unit.
Percepatan program tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait progres program APBN dan non-APBN di Provinsi Bali, yang diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom, Rabu (30/9) malam.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Bali, termasuk surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota se-Bali untuk mendukung percepatan program perumahan.
Menurut Lilik, program bantuan perumahan di Bali menunjukkan peningkatan. Pada 2025 tercatat 31 unit, sedangkan target tahun 2026 mencapai 4.184 unit.
Dari target tersebut, sebanyak 387 unit telah rampung 100 persen. Sementara jumlah penerima yang telah terealisasi melalui SK mencapai 1.410 unit.
Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga bulan, pemerintah daerah dan pihak terkait diminta mempercepat proses agar target program dapat tercapai.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik.
Selain bedah rumah, program perumahan di Bali juga mencakup pembangunan rumah susun. Salah satunya satu tower rumah susun di Denpasar yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja seni. Rusun tersebut memiliki tipe 36 dengan total 60 unit.
Dari program Kementerian PKP di luar APBN, Bali juga mendapat target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi sebanyak 1.114 unit pada 2026.
Sementara itu, realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Bali telah mencapai 99,9 persen dengan nilai penyaluran sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi tingginya penyaluran KUR Perumahan di Bali. Ia menyebut Bali menjadi salah satu daerah dengan penyaluran KUR Perumahan yang tinggi, dengan BPD Bali berada di posisi kedua.
Menurut Maruarar, program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat karena menawarkan suku bunga 5 persen sejak awal hingga kredit lunas.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan capaian Bali tidak hanya terlihat dari KUR Perumahan, tetapi juga penyaluran KUR untuk sektor lainnya.
Koster menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas program perumahan yang dinilai membantu masyarakat Bali, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.
Ia juga menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan program bedah rumah sebagai bagian dari upaya pemerintah menangani persoalan perumahan yang masih dihadapi masyarakat Bali.
Kredit Program Perumahan sendiri merupakan pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki maupun melakukan renovasi rumah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati. (LA-IN)