Karangasem, Laksara.id – DPRD Karangasem menyatakan kesiapannya membahas lebih lanjut penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bebas tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp19 miliar untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025.
Hal ini terungkap dalam rapat gabungan antara legislatif dan eksekutif yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Karangasem, Kadek Wesya Kusmia Dewi, didampingi Wakil Ketua II Gusti Agung Dwi Putra dan Wakil Ketua III I Wayan Suparta, Kamis (3/7/2025).
SILPA bebas tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pembiayaan program yang menyentuh kepentingan masyarakat, seperti perbaikan jalan, saluran irigasi, lampu penerangan jalan, serta program sosial kemasyarakatan.
“Kami dorong agar SILPA bebas ini digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti perbaikan jalan dan lainnya dalam APBD Perubahan 2025, tentunya dengan persetujuan Bupati,” ujar Wakil Ketua II DPRD Karangasem, I Gusti Agung Dwi Putra, usai rapat di Gedung DPRD Karangasem.
Meski mendukung pemanfaatan SILPA, dewan juga mengingatkan perlunya perencanaan yang matang dari pihak eksekutif agar tidak kembali menimbulkan SILPA besar di tahun-tahun berikutnya. Pasalnya, SILPA tinggi menandakan rendahnya serapan anggaran dan potensi banyaknya program yang tidak berjalan optimal.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Bali terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023, Pemkab Karangasem mencatat SILPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp146 miliar lebih. Komponen utamanya meliputi:
- Kas di Kas Daerah sebesar Rp136,29 miliar
- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp146,5 juta
- Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp7,82 miliar
Dari total tersebut, sebesar Rp37,5 miliar merupakan SILPA terikat, dan sisanya Rp108 miliar lebih tergolong SILPA bebas. Sebagian SILPA bebas sebesar Rp89 miliar telah digunakan untuk menutup anggaran tahun berjalan 2025, sehingga tersisa sekitar Rp19 miliar yang kini siap dibahas dalam APBD Perubahan.
Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, saat dimintai keterangan soal sumber kegiatan yang tidak terlaksana, menyatakan bahwa data yang dibawa masih bersifat global dan akan dirinci lebih lanjut. Ia juga menambahkan bahwa SILPA yang tinggi tidak semata berasal dari sisa anggaran, namun juga pelampauan pendapatan daerah yang tercatat oleh BPKAD.
“Jumlah SILPA hampir sama dengan tahun sebelumnya karena ada pelampauan pendapatan. SILPA bebas ini akan dibahas bersama legislatif,” jelasnya. (LA-IN)