Jakarta, LAKSARA.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas komitmen dunia usaha dalam mendukung Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah melalui penyerahan hibah lahan oleh PT Lippo Cikarang Tbk. kepada Pemerintah Republik Indonesia. Menurut Menkeu, kolaborasi tersebut merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden.
Dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Komitmen Penyerahan Hibah Tanah di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6), Menkeu mengatakan bahwa program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi upaya strategis pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden, yaitu program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Program ini hadir untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkeu.
Secara khusus, Menkeu mengapresiasi komitmen Grup Lippo yang menyerahkan lahan di kawasan Meikarta seluas sekitar 30 hektare kepada pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan nasional.
“Komitmen ini merupakan wujud nyata sinergi dan semangat gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun negeri,” kata Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa aset hibah tersebut direncanakan menjadi penyertaan modal negara kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat sehingga pemanfaatannya dapat mendukung Program 3 Juta Rumah tanpa membebani APBN.
Menkeu juga menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyelesaian berbagai tahapan administrasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga agar lahan hibah tersebut dapat segera dimanfaatkan.
“Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat, negara, pasti akan kami percepat,” tegas Menkeu.
Dalam pelaksanaannya, seluruh proses hibah akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan kehati-hatian. Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Danantara Indonesia, dengan didukung pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan seluruh proses berjalan secara profesional.
Menutup sambutannya, Menkeu berharap kolaborasi yang terjalin melalui komitmen hibah tanah tersebut dapat menjadi contoh sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjawab tantangan pembangunan nasional serta mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. (LA-IN)