Karangasem, Laksara.id – Target pendapatan dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tahun 2025 dipastikan sulit tercapai. Hingga menjelang akhir tahun, realisasi penerimaan baru mencapai sekitar 69 persen dari target Rp104 miliar.
Kondisi ini mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Karangasem. Mereka menilai tingginya aktivitas truk pengangkut material tidak sebanding dengan capaian penerimaan pajak daerah.
“Kami melaksanakan rapat evaluasi terkait PAD. Memasuki triwulan IV, pajak MBLB masih belum tercapai sekitar Rp32 miliar. Banyak rekan menyoroti adanya kebocoran, karena indikasinya memang masih terjadi,” ujar Ketua Komisi III DPRD Karangasem, I Wayan Sunarta, usai rapat, Selasa (11/11/2025).
Sunarta menegaskan, tren kenaikan harga pasir seharusnya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Karena itu, pihaknya menduga ada kebocoran penerimaan di lapangan.
“Dari tahun ke tahun, kami mensinyalir kebocoran terjadi di portal. Punya izin atau tidak, semestinya tetap membayar pajak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pajak tetap dibayar walau tanpa izin, asalkan material keluar portal dengan faktur. Ini kuncinya. Solusinya, gunakan sistem e-portal agar lebih transparan,” tegasnya.
Ia menyebut sistem manual saat ini sangat rentan diselewengkan.
“Kami mencurigai ada kongkalikong di portal. Pengawasan sudah kami lakukan, tapi jangan sampai kebocorannya sebesar ini. Ke depan kami dorong penerapan sistem tolgate tanpa transaksi tunai,” tambah Sunarta.
Sementara itu, Kepala BPKAD Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, mengakui target pajak MBLB hampir dipastikan tidak tercapai. Dari target Rp104 miliar, realisasi baru Rp72,3 miliar atau 69,52 persen. Masih ada selisih sekitar Rp31,9 miliar.
“Realisasi baru Rp72,3 miliar. Untuk mencapai target masih jauh. Rata-rata pendapatan per bulan hanya Rp7–8 miliar,” ujarnya.
Ia menyebut beberapa faktor penyebab rendahnya capaian pendapatan, di antaranya banyak pengusaha galian belum memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP), sehingga aktivitas pengambilan material tidak optimal.
“Masih terjadi kebocoran. Saat turun ke lapangan, kami menemukan truk membawa material tanpa faktur. Kami sudah minta agar mereka segera mengurus faktur,” katanya.
Siki Ngurah menegaskan capaian ini akan menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya.
“Sistem pemungutan dengan tolgate akan menjadi solusi utama untuk mengatasi kebocoran pajak ke depan,” pungkasnya. (LA-IN)