Jakarta, Laksara.id – Jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mengalami penurunan tipis. Namun, kondisi berbeda terlihat di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan yang justru mencatat lonjakan titik panas berdasarkan pemantauan terbaru Kementerian Kehutanan.
Data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) hingga Rabu (7/10/2026) pukul 21.00 WIB menunjukkan terdapat 1.176 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence). Angka tersebut turun 25 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.201 titik.
Meski secara nasional menurun, peningkatan di sejumlah wilayah prioritas menjadi perhatian. Kalimantan Tengah mencatat 225 hotspot, naik dari 182 titik. Sementara itu, Sumatera Selatan mengalami lonjakan dari 71 menjadi 224 titik.
Kenaikan juga terjadi di Kalimantan Barat, dari 34 menjadi 47 titik, serta Kalimantan Selatan, dari 18 menjadi 31 titik. Sebaliknya, jumlah hotspot di Jambi turun dari 21 menjadi 16 titik, sedangkan Riau tetap nihil.
Perbedaan tren tersebut menunjukkan bahwa penurunan secara nasional belum berarti ancaman karhutla mereda di seluruh wilayah. Pemantauan, patroli, dan pemeriksaan langsung ke lapangan atau groundcheck terus diperkuat, terutama di daerah dengan peningkatan titik panas.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20. Data tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar karena satu kejadian dapat menghasilkan beberapa titik deteksi.
Karena itu, verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.
Operasi Darat dan Udara Diperkuat
Pengendalian karhutla dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dan dunia usaha.
Pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk operasi pemadaman melalui water bombing.
Upaya tersebut didukung operasi darat berupa patroli, pemeriksaan titik panas, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, dan pendinginan lokasi kebakaran.
Kawasan gambut menjadi salah satu perhatian khusus karena bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah meskipun api tidak lagi terlihat di permukaan. Oleh sebab itu, pembasahan dan pendinginan perlu dilakukan hingga kondisi lokasi dipastikan aman.
Kualitas Udara dan Kesehatan Warga Jadi Perhatian
Selain memadamkan api, pemerintah terus memantau kualitas udara melalui pengukuran konsentrasi partikel halus PM2,5. Sebagian wilayah Indonesia tercatat berada pada kategori baik hingga sedang, tetapi sejumlah daerah di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Di beberapa bagian Kalimantan, kualitas udara bahkan terpantau berada pada kategori berbahaya. Kondisi ini dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran, konsentrasi partikulat, arah angin, serta dinamika atmosfer.
Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah setempat. Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi. Penggunaan masker juga perlu dipertimbangkan saat harus beraktivitas di luar, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis.
Satwa Liar Terdampak Perlu Penanganan Petugas
Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam permukiman dan kesehatan warga, tetapi juga dapat merusak habitat, mengurangi sumber pakan, serta mengganggu jalur pergerakan satwa liar.
Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan unit terkait terus melakukan pemantauan serta penanganan sesuai kondisi di lapangan.
Masyarakat yang menemukan satwa liar terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau memasuki kawasan permukiman diminta tidak melakukan evakuasi sendiri. Warga diimbau menjaga jarak, menghindari tindakan yang dapat memicu stres atau agresivitas satwa, serta melaporkan lokasi dan kondisi satwa kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat.
Kementerian Kehutanan juga kembali mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
Perkembangan hotspot yang berbeda antarwilayah menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan kewaspadaan berkelanjutan. Deteksi dini, verifikasi lapangan, dan respons cepat tetap menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran meluas serta mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. (LA-IN)