Buleleng, LAKSARA.ID – Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Buleleng bergerak cepat pematangkan proses tender proyek infrastruktur sebagai langkah mendukung program prioritas pemerintah daerah tahun 2026. Fokus utama saat ini diarahkan pada percepatan pelaksanaan kaji ulang dokumen persiapan pengadaan untuk bidang bina marga. Kabag PBJ Setda Buleleng, I Made Suwitra Yadnya menjelaskan bahwa tahapan kaji ulang itu sangat krusial guna memastikan persiapan dokumen yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama konsultan perencana telah memenuhi regulasi pengadaan barang dan jasa (PBJ). Demikian terungkap dalam Rapat Kaji Ulang Paket Pengerjaan Jalan dan Jembatan di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Rabu, (3/6).
Kabag Suwitra menerangkan dalam rangka mendorong efisiensi dan efektivitas proses tender, Bagian PBJ Setda Buleleng telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan konsolidasi terhadap sejumlah proyek sejenis yang memiliki lokasi terdekat dan kualifikasi penyedia yang setara. Hasil konsolidasi tersebut, 15 paket ruas jalan dan 2 jembatan yang semula direncanakan, kini dipadatkan menjadi 9 paket tender. Langkah strategi ini diharapkan dapat memitigasi keterbatasan waktu pengerjaan. “Kaji ulang ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara pengadaan dokumen dengan kebutuhan di lapangan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan dokumen pemilihan,” ujarnya.
Guna mengawal proses itu, Kabag Suwitra mengerahkan seluruh sumber daya yakni dengan mengerahkan 5 kelompok kerja untuk melakukan kaji ulang paket pengerjaan jalan dan jembatan di Buleleng. Pihaknya merencanakan proses tender nantinya akan berjalan sepanjang bulan Juni 2026, sehingga pada pertengahan atau akhir Juli 2026 seluruh proses penandatanganan kontrak selesai dan pengerjaan fisik segera dimulai.
“Percepatan ini dinilai sangat mendesak mengingat proyek infrastruktur jalan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Momentum musim kemarau di pertengahan tahun ini akan dimanfaatkan secara optimal agar proyek dapat selesai tepat waktu,” tegas Kabag Suwitra.
Disinggung terkait nilai paket, kecuali tengah melakukan pembahasan secara cermat terhadap rangkaian kaji ulang pagi ini. Kondisi ekskalasi harga atau penyesuaian harga material akibat kenaikan BBM wajib diperhitungkan dengan akurat, terutama juga dampak yang ditimbulkan dari kenaikan dolar. “Sesuai dengan Peraturan atau Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), penerapan aturan wajib menggunakan produk dalam negeri atau PDN akan berdampak pada perhitungan preferensi harga bagi penawar. PPK diminta teliti agar penentuan pemenang tender tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ujar Kabag Suwitra.
Melihat kemajuan yang berjalan, Kabag Suwitra optimis seluruh proyek dapat dilaksanakan tepat waktu di semester II tahun 2026. Langkah itu menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Bagian PBJ Setda Buleleng dalam menyukseskan agenda program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada tahun anggaran 2026 di bidang mengisi infrastruktur publik.
Turut hadir dalam kaji ulang itu, perwakilan Dinas PUPR dan Perkim Buleleng, Konsultan dan seluruh anggota kelompok kerja. (LA-IN)