Buleleng, Laksara.id – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna memimpin rapat pembahasan pengelolaan parkir di Kabupaten Buleleng yang digelar di Kantor Bupati Buleleng, Senin (13/10). Rapat tersebut diikuti oleh Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Perhubungan, serta perwakilan dari BPKPD dan RSUD Buleleng.
Dalam kesempatan itu, pihak Pemkab Buleleng menerima presentasi dari calon mitra kerja, Secure Parking Indonesia, yang menawarkan sistem pengelolaan parkir terintegrasi dan terdigitalisasi. Melalui sistem ini, seluruh proses parkir dapat dimonitor secara real-time, mulai dari jumlah kendaraan hingga pendapatan retribusi.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Buleleng untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan retribusi daerah, sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna jasa parkir. Setelah mendengarkan paparan dan berdiskusi, Bupati Sutjidra bersama Wabup Supriatna menginstruksikan agar dilakukan survei awal untuk meninjau potensi serta kesiapan lokasi penerapan sistem tersebut sebelum melangkah ke tahap kerja sama yang lebih konkret.
Masih di hari yang sama, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna juga menerima audiensi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, IB Rai Dharmawijaya Mantra, bersama rombongan di Kantor Bupati Buleleng. Kunjungan ini membahas gagasan strategis dalam memperkuat dan mengembangkan pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu melalui konsep Widyalaya.
Dalam pandangan IB Rai Dharmawijaya Mantra, pendidikan Widyalaya memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, cerdas, dan berlandaskan dharma agama serta budaya Bali. Wabup Supriatna menyambut positif ide tersebut dan menyampaikan apresiasi atas perhatian IB Rai D Mantra terhadap penguatan karakter dan spiritualitas peserta didik di Buleleng.
Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Buleleng saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan menjadi landasan hukum dalam pengembangan pendidikan Widyalaya, sehingga nantinya dapat berjalan sinergis dengan kebijakan pendidikan daerah. (LA-IN)